Jakarta, Wartapena. Para pejabat Indonesia, Australia dan Uni Eropa menyelenggarakan diskusi hari ini di Jakarta, untuk mengkaji kemajuan dari Program Dukungan Sektor Pendidikan (Education Sector Support Programme/ ESSP) – suatu kerjasama untuk mendukung pendidikan di Indonesia, dengan pendanaan dari Uni Eropa dan Australia senilai hampir 1 miliar dolar AS antara 2010 hingga 2016.
(Keterangan Foto: kiri-kanan) Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Deputi Menteri Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas RI Dra. Nina Sardjunani, MA, Wakil Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim, dan perwakilan Kementerian Agama mengkaji kemajuan dari Program Dukungan Sektor Pendidikan (Education Sector Support Programme/ ESSP) – kerjasama untuk mendukung pendidikan di Indonesia, dengan pendanaan dari Uni Eropa dan Australia senilai hampir 1 miliar dolar AS (11 triliun rupiah) antara 2010 hingga 2016.
Pertemuan tahunan dari para pejabat ini – yang disebut sebagai ESSP Governance and Oversight Group – membahas tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh ESSP, serta memaparkan bagaimana Uni Eropa dan Australia telah bekerjasama dengan Indonesia dalam membantu meraih tujuan pendidikannya sebagaimana dipaparkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RI.
Fokus acara tersebut adalah peningkatan yang stabil dalam hal rasio pendaftaran sekolah menengah pertama (SMP), pengembangan kapasitas profesional kepala sekolah, dan akreditasi untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah secara nasional; serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di sekolah-sekolah dan kabupaten-kabupaten di Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan RI, Musliar Kasim, menyatakan: “Pertemuan tahun ini telah memungkinkan kita dapat melihat begitu banyak hasil nyata yang terukur dari ESSP sejak dirintis pada tahun 2010. Pencapaian program ini telah mendukung prioritas dan strategi nasional, dalam membantu menciptakan kualitas sistem pendidikan yang pantas diperoleh oleh semua masyarakat. Dengan mengintegrasikan pengalaman dan sumber daya bersama, kami dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, yang penting bagi Indonesia dan masyarakat dunia.”
Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Colin Crooks, menyatakan: “Program Dukungan Sektor Pendidikan atau ESSP nampaknya merupakan sarana yang sangat berguna untuk dialog yang terkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia. Pertemuan hari ini mencerminkan keberlanjutan dari kerjasama yang sangat baik antara Uni Eropa dan Indonesia dalam sektor yang menantang namun penting ini. Generasi muda dari Indonesia, Uni Eropa dan mitra kita layak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik, dan kami akan terus bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut.”
Sebagian besar dari pendanaan program ESSP berasal dari dana budget support, yaitu dana mitra pembangunan yang disalurkan ke APBN sehingga memungkinkan untuk negara penerima mempergunakan anggarannya sesuai dengan prosedur dan kebijakannya tersendiri. Di Indonesia, dana dukungan ESSP disalurkan berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama yang telah disepakati dan terkait dengan peningkatan akses terhadap pengembangan anak usia dini dan pendidikan menengah pertama, akreditasi sekolah dan madrasah, pengembangan kapasitas profesional kepala sekolah dan pengawas, serta kemajuan prestasi nasional dari Standar Pelayanan Minimal di pendidikan dasar.
Pada tahun 2013, empat dari delapan indikator kinerja yang disepakati telah tercapai. Sedangkan indikator lainnya menunjukkan pula hasil-hasil yang signifikan dalam tahun dimana sebagian besar sumber daya dimanfaatkan untuk menggelar kurikulum 2013.
Hingga saat ini, melalui dukungan Australian senilai 485 juta AS (5,5 triliun Rupiah), lebih dari 700 sekolah telah dibangun dan diperluas di seluruh Indonesia; lebih dari 640.000 pendidik telah menerima pelatihan dilatih; lebih dari 1000 madrasah telah didukung untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, dan hampir 20 penelitian terkait telah dipublikasikan.
Hibah Uni Eropa yang bernilai sekitar 465 juta AS (5,2 triliun rupiah) telah mendukung berbagai kegiatan, termasuk dukungan anggaran sektor dengan target-target nyata seperti angka pendaftaran sekolah, fasilitas penelitian untuk kebijakan berbasis bukti nyata, pengembangan yang berkesinambungan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, serta dukungan untuk meningkatkan Manajemen Pembiayaan Publik (Public Finance Management). (*)