ANCAMAN SANKSI FIFA, ALAT PSSI MEMBODOHI RAKYAT (TERMASUK DPR)

PSSI FIFA Logo jpegMenggelikan memang, jika mendengar PSSI selalu beralasan FIFA akan menjatuhkan sanksi  (banned) jika pemerintah mengintervensi PSSI. Alasan itupun muncul lagi ketika para pengurus PSSI kena batunya lantaran PSSI dibekukan Menpora.

Kita (baca: masyarakat) selalu dibodoh-bodohi PSSI, atau memang kita (baca: rakyat) dianggap bodoh oleh PSSI. Bahkan, yang menggelikan lagi, anggota DPR juga ikut terbawa arus PSSI dengan diberi alasan: Indonesia akan terkena sanksi FIFA. Seperti, komentar Wakil Ketua Komisi X, Ridwan Hisjam, juga Wakil Ketua Komisi Olahraga DPR, Nuroji, di beberapa media, 14 dan 21 April lalu, yang lebih membela PSSI ketimbang membantu menegakkan hukum negara, dengan menyerang pemerintah terkait pembekuan PSSI dan kisruh Liga Super Indonesia (QNB League).

Anggota DPR seolah sudah tidak mau lagi mendengarkan suara publik, malah sebaliknya membela kepentingan pengurus PSSI. Ada apa? Padahal, publik sudah bisa menilai kinerja PSSI, termasuk kegagalan total timnas di berbagai event.

Intervensi Pemerintah Tidak Selalu Menuai Sanksi FIFA
Benarkan intervensi pemerintah selalu menuai sanksi FIFA? Tidak juga. Lihat saja, Australia.
Pada 2002, setelah Australia gagal lolos ke Piala Dunia 2002, Pemerintah Australia, melalui Kementerian Olahraga, bekerjasama dengan parlemen membentuk komite independen untuk merombak federasi sepakbola Australia, Soccer Australia (SA) yang dipimpin Nick Greiner (La Nyalla-nya Australia). Gara-garanya, selama dipimpin Nick Greiner, SA menjadi ajang kepentingan politik, salah urus organisasi dan adanya perlawanan terbuka terhadap pemerintah, bahkan menolak menerima rekomendasi pemerintah terkait pembenahan SA, termasuk korupsi hingga SA akhirnya bangkrut meninggalkan hutang sekitar 2,6 juta dolar.

Komunitas sepak bola Australia yang sudah geram dengan kelakuan pengurus-pengurus SA kemudian mengirim surat kepada Senator Rod Kemp, Menteri Federal untuk Seni dan Olahraga Australia. Surat rekomendasi inilah yang dijuluki sebagai “Laporan Crawford” tertanggal 2 September 2002, kemudian dipublikasikan oleh Kementrian Olahraga Senator Rod Kemp. Setelah itu, pemerintah membentuk tim yang menamakan dirinya Soccer Independent Review Committee atau Laporan Komite Review Independen Soccer, yang kemudian memberikan laporannya tertanggal 7 April 2003. Gegerlah sepak bola Australia melihat kebobrokan di tubuh pengurus SA.

Hasil investigasi tim bentukan pemerintah Australia itu kemudian merekomendasi untuk dibentuk otoritas sepakbola yang baru. Hasilnya, Soccer Australia (SA) dilikuidasi dan diubah namanya menjadi Australia Soccer Association (ASA), dengan membuang para pengurus SA yang memiliki kepentingan di luar kemajuan sepak bola. Pemerintah pun mengucurkan dana sekitar 15 juta dolar kepada ASA.

Pada 1 Januari 2005, ASA mengubah namanya kembali menjadi Football Federation Australia (FFA), yang dulu pernah dipakai pada 1961 sampai 1995. Bagaimana hasil dari intervensi pemerintah terhadap PSSI-nya Australia? Lihat saja, sepakbola Australia tak pernah absen di tiga Piala Dunia, dari 2006-2014, dan kompetisi profesionalnya A-League maju pesat dan menarik. Bahkan, Del Piero pun lebih memilih berlaga di Australia di saat pensiun dari Seria A Italia.

Pertanyaan besarnya: apakah ketika pemerintah Australia mengintervensi ASA, FIFA kemudian menjatuhkan sanksi? Tidak. Faktanya memang tidak.

PSSI Perlu Ganti Nama?
Pemerintah Indonesia, melalui Kemenpora, perlu belajar dari Australia. Perlu ada tim investigasi menyeluruh di tubuh PSSI. Bahkan, kalau perlu PSSI diruwat, diganti namanya untuk menghilangkan borok-borok PSSI.

Terkait sanksi FIFA, percayalah Indonesia tidak akan disanksi (di-banned) oleh FIFA. Sejumlah argumen bisa dikedepankan. Bagi FIFA dan para sponsornya, Indonesia merupakan pasar potensial dengan 250 juta penduduk yang kebanyakan gila bola. Bayangkan, jika FIFA memberi sanksi Indonesia, apakah para sponsor FIFA, seperti Adidas, Coca cola, Castrol, dan merk-merk lainnya tidak akan marah kepada FIFA? Karena mereka bakal kehilangan pasar potensial di Indonesia. Argumen ini sangat masuk akal, karena bagaimanapun kepentingan bisnis tidak bisa dikesampingkan, dalam arti FIFA tidak bisa mengabaikan suara-suara para sponsornya.

Argumen lain juga bisa dilihat dari daftar negara-negara yang pernah di sanksi FIFA. Ada sekitar 10 negara yang pernah di sanksi FIFA dan negara-negara itu tidak begitu memiliki nilai bisnis yang tinggi, dalam arti 10 negara yang di-banned FIFA bukan pasar potensial, bagi para sponsor FIFA, dengan penduduk di atas 100 juta jiwa.
Kesepuluh Negara yang pernah di sanksi FIFA beserta alasannya, adalah:

1. Yunani
Yunani terkena sanksi 4 hari, dari 3-7 Juli 2006. Sanksi dijatuhkan lantaran Federasi Sepakbola Yunani (EPO) tidak mematuhi statuta FIFA, dan dugaan adanya politisasi dunia sepak bola di negara ini.

2. Kuwait
Kuwait terkena banned sekitar 15 hari, dari 30 Oktober – 15 November 2007. Gara-gara, Pemerintah Kerajaan Kuwait mengintervensi dalam proses pemilihan ketua umum dan dewan direksi Federasi Sepakbola Kuwait (KFA). Setelah dilakukan pemilihan ulang pada 9 Oktober dan terpilih ketua dan anggota baru, FIFA mencabut sanksi Kuwait pada 15 November 2007.

3. Kenya
Pada November 2006, Federasi Sepakbola Kenya (KFF) mendapat sanksi dari FIFA, setelah adanya campur tangan pemerintah dalam hal tata kelola organisasi. Namun, FIFA akhirnya mencabut sanksinya pada 2007.

4. Madagaskar
Pada 19 Maret 2008, FIFA memberi sanksi kepada Federasi Sepakbola Madagaskar (FMF). SanksPSSIi diberikan setelah pemerintah membubarkan kepengurusan FMF dan meminta dilakukannya pembentukan ulang. FIFA menganggap ada intervensi pemerintah. Namun, Mahkamah Agung setempat tak memuluskan upaya pemerintah membubarkan FMF. Sanksi pun dicabut pada 19 Mei 2008.

5. Brunei Darussalam
FIFA mem-banned Federasi Sepakbola Brunei Darussalam pada 2009. Sanksi diberikan setelah adanya intervensi pemerintah, di mana Sultan Brunei membentuk kepengurusan baru federasi sepak bola negaranya pada Desember 2008. FIFA mencabut sanksinya pada 30 Mei 2011. Dan, hebatnya, setelah sanksi FIFA dicabut, Brunei malah membuat sejarah dengan mengalahkan Indonesia 2-0 di Piala Hassanal Bolkiah 2012. Setelah itu, di kejuaraan yang sama tahun 2014, Brunei mengalahkan Indonesia U-19 3-1.

6. Peru
Peru terkena sanksi FIFA sekitar 25 hari, dari 25 November – 20 Desember 2008. Sanksi diberikan setelah terjadi kekisruhan antara pemerintah dan Federasi Sepakbola Peru (FPF) pada saat pemilihan Ketua Umum. Saat itu, pemerintah Peru tak mau mengakui terpilihnya Manuel Burga sebagai Presiden FPF. Sanksi FIFA baru dicabut satu bulan kemudian.

7. Iran
Iran terkena sanksi FIFA sekitar 20 hari, dari 26 November – 17 Desember 2006. Federasi Sepakbola Iran (IRIFF) terkena sanksi karena adanya intervensi pemerintah terkait cara pergantian kepemimpinan di IRIFF. Saat itu, Mohammed Dadgan terpilih sebagai Presiden IRIFF untuk kali kedua. Padahal, sebelumnya FIFA sudah memperingatkan IRIFF untuk melakukan pemilihan ulang. Setelah saran dituruti, FIFA mencabut sanksi pada 17 Desember 2006.

8. Nigeria
Nigeria terkena sanksi 4 hari, pada 4 November 2010. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepakbola Nigeria (NFF) karena adanya intervensi pemerintah terkait mundurnya Sekjen NFF, gara-gara adanya instruksi Komisi Olahraga Nasional dan permintaan Menteri Olahraga untuk meniadakan degradasi di Liga Nigeria. Sanksi FIFA baru dicabut empat hari kemudian. Namun, hal serupa kembali terulang pada 9 Juli 2014. Lagi-lagi, pemerintah melakukan intervensi dan kali ini perihal pengangkatan sepihak Lawrence Katiken sebagai ketua federasi. Namun, 10 hari kemudian, FIFA mencabut sanksinya setelah situasi kembali normal.

9. Ethiopia
FIFA menjatuhkan sanski Federasi Sepakbola Ethiopia (EFF) pada 2008, setelah adanya intervensi pemerintah karena memecat Presiden EFF. Setelah Presiden EFF baru terpilih melalui pengawasan FIFA dan Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF), FIFA mencabut sanksinya pada Mei 2009.

10. Irak
Irak terkena sanksi FIFA selama 4 bulan, dari 20 November 2009 sampai Maret 2010. Pasalnya, pemerintah mengintervensi Federasi Sepakbola Irak (IFA) terkait kepengurusan dan sengketa antara IFA dengan Komite Olimpiade Irak. Setelah sengketa diselesaikan, FIFA mencabut sanksi pada Maret 2010.

Lihat saja, dari sanksi (banned) FIFA terhadap negara-negara anggotanya, tidak ada yang terkait penegakan aturan hukum negara kepada federasi sepak bolanya. Itu artinya, ketika Menpora dan BOPI menuntut PSSI menjalankan hukum negara, maka tak usah khawatir FIFA akan memberi sanksi PSSI.

Kalau toh sekarang pengurus PSSI selalu menggembar-gemborkan ancaman sanksi FIFA, bahkan minta bantuan Sekjen FIFA Jerome Valcke yang merupakan “langganan” PSSI, itu adalah upaya membodoh-bodohi rakyat, termasuk DPR, bahkan termasuk pula media teve yang selalu mendukung “mati” pengurus PSSI. Ah, kasihan, mereka cuma dijadikan alat PSSI.**

Comments

comments